logo
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TRIWULAN III TAHUN 2021 Baca Selengkapnya
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TRIWULAN III TAHUN 2021 Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI, SELASA, 19 OKTOBER 2021 Selasa, 19 Oktober 2021 bertempat di Ruang Tunggu… Baca Selengkapnya
HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI KE-XIX Jumat, 15 Oktober 2021 bertempat di Ruang Sidang… Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 14 OKTOBER 2021 TILANG PERIODE 14 OKTOBER 2021 Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 16 SEPTEMBER 2021 TILANG PERIODE 16 SEPTEMBER 2021 Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 9 SEPTEMBER 2021 TILANG PERIODE 9 SEPTEMBER 2021 Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

PROFIL PENGADILAN NEGERI ENDE KELAS II

SEJARAH

Daerah hukum Pengadilan Negeri Ende sebelum perang dunia ke II  merupakan satu  Onderafdeeling atau Kekuasaan Belanda yang dikepalai oleh seorang penguasa yang disebut Controleur. Dalam daerah ini terdapat 2 (dua) daerah Swapraja yang disebut juga daerah Zelfbestuurderagebield yaitu Zelfbestuudur Van / Swapraja Ende dan Zelfbestuudur Van / Swapraja Lio ; Tiap-tiap Zelfbestuudur/Swapraja membawahi beberapa Gemeente yang mana Zelfbestuudur dikepalai oleh seorang raja  sedangkan Gemente dikepalai oleh seorang  Kapitan. Zelfbestuudur Van Ende/Swaraja Ende membawahi 7 (tujuh) buah Gementa/wilayah kekuasaannya sedangkan Zelfbestuudur Van Lio/Swapraja Lio membawahi 23 (Dua puluh tiga) Gementa/ wilayah kekuasaannya.

Setelah Jepang Masuk ke Ende dan Flores pada umumnya, sejak tahun 1942, maka kekuasaan Belanda / Onderafdeling diganti dengan kekuasaan Jepang yang disebut dengan nama Dainippon, dimana istilah Onderafdeling diubah menjadi GUN dan kepala daerahnya disebut  Gun Tyo.  Dan untuk daerah Swapraja/Zelfbestuudur diganti dengan nama SON  dan Kepala daerahnya disebut Son Tyo, begitu pula dengan Gementa diganti dengan nama KU dan kepala daerahnya disebut  Ku Tyo.

Dalam kekuasaan Jepang tidak mengalami perubahan struktur  pemerintahan  hanya berganti nama saja hingga  awal kemerdekaan. Dan untuk melanjutkan penegakan hukum Pada masa kemerdekaan maka kekuasaan Jepang diganti dengan kekuasaan Republik Indonesia.  Dan dibentuknyalah Kabupaten dengan kepala daerahnya disebut Bupati.



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan