logo
Kepaniteraan Perdata TugasMelaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.Fungsi Baca Selengkapnya
Kepaniteraan Pidana TugasMelaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.Fungsi Baca Selengkapnya
Yurisprudensi JDIH MA RI Baca Selengkapnya
Kepaniteraan Hukum TugasMelaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan. Baca Selengkapnya
Standar Pelayanan Pengadilan Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan… Baca Selengkapnya
E-Learning MA RI https://e-learning.mahkamahagung.go.id/ Baca Selengkapnya
eraterang (Elektronik Surat Keterangan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI


eraterang


Eraterang merupakan sebuah aplikasi online yang fungsinya berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan. Kewajiban penerapan Eraterang tertuang dalam SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.


Aplikasi Surat Layanan Elektronik ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :


Mempermudah Masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Aplikasi ini adalah merupakan alat bantu (Tool) dalam layanan pembuatan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan seperti :

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit.

2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan

5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 

Klik link berikut https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan