logo
BRIEFING RUTIN PAGI, KAMIS 15 APRIL 2021 Kamis, 15 April 2021 bertempat di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Ende, YM Bpk. Herbert Harefa, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Ende memberikan arahan kepada para petugas PTSP, CPNS dan tenaga honorer di lingkungan Pengadilan… Baca Selengkapnya
BERITA PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI ENDE Selama bulan April 2021, Pengadilan Negeri Ende telah melaksanakan eksekusi sebanyak 3 kali, masing-masing perkara dengan No.6/Pdt.G/2017/PNEnd (tanggal putusan 6 Desember 2017), No.11/Pdt.G/2016/PNEnd… Baca Selengkapnya
BRIEFING PAGI OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI ENDE Pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 bertempat di lobi ruang PTSP Pengadilan Negeri Ende, YM Bpk. Herbert Harefa, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Ende dengan didampingi oleh Panitera Muda Perdata melakukan briefing pagi… Baca Selengkapnya
RAPAT KESEKRETARIATAN PERIODE APRIL 2021 Pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Ende, diadakan Rapat Kesekretariatan yang dipimpin oleh YM Bapak Herbert Harefa, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Ende. Rapat dihadiri oleh… Baca Selengkapnya
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) Pengadilan Negeri Ende Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Ende Kelas II dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh YM Bpk. Herbert Harefa, S.H.,M.H… Baca Selengkapnya
APEL PAGI SENIN, 12 APRIL 2021 ?Pengadilan Negeri Ende melaksanakan apel pagi… Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN PENUNDAAN SIDANG Diberitahukan kepada seluruh pihak yang bersidang pada Pengadilan Negeri Ende, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: W26-U/619/KP.1.1/4/2021 tertanggal 1 April 2021, Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri… Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prinsip Mengadili

Prinsip-prinsip dalam Mengadili Perkara.


Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya.

Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang.hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Ketua majelis hakim, anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang,diadili atau advokat.

Seorang hakim atau panitera wajib, mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Sumber: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan