logo
INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI ENDE Baca Selengkapnya
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI ENDE Baca Selengkapnya
LAYANAN POSBAKUM Baca Selengkapnya
UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE-75 10 NOVEMBER 2020 Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-75, seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Ende mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Negeri Ende.Upacara dipimpin oleh… Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 5 NOVEMBER 2020 TILANG PERIODE 5 NOVEMBER 2020 Baca Selengkapnya
LRA BULAN JULI J2020 LRA BULAN JULI 2020LRA BULAN JULI 2020 Baca Selengkapnya
LRA BULAN AGUSTUS LRA BULAN AGUSTUSLRA BULAN AGUSTUS Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Benturan Kepentingan

Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan di lingkungan Pengadilan Negeri Ende Kelas II yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ende Kelas II Nomor W26-U16/60/SK/2/2017 Tanggal 8 Februari 2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Ende Kelas II yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Ende Kelas II.

Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest).



Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan dengan menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan. ASN wajib melaporkan benturan kepentingan kepada Inspektorat sehingga dapat dilakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan secara berkala dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende Kelas II.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan