logo
TILANG PERIODE 17 SEPTEMBER 2020 TILANG PERIODE 17 SEPTEMBER 2020 Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 27 AGUSTUS 2020 TILANG PERIODE 27 AGUSTUS 2020 Baca Selengkapnya
Upacara Bendera Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75 Sebagai wujud kecintaan Warga Peradilan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia juga untuk memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, pada hari… Baca Selengkapnya
Senam Pagi, Jumat 14 Agustus 2020 dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-75 dan HUT Mahkamah Agung ke-75 Baca Selengkapnya
Olahraga Pagi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Ende Mens sana in corpore sano (Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat)Dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-75 dan HUT Mahkamah Agung ke-75, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, pukul… Baca Selengkapnya
TILANG PERIODE 13 AGUSTUS 2020 TILANG PERIODE 13 AGUSTUS 2020 Baca Selengkapnya
Kegiatan Apel Pagi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Ende Pada tanggal 8 Agustus 2020 jam 08.00 WITA dilaksanakan apel pagi pada hari Senin yang dihadiri oleh seluruh hakim, karyawan-karyawati serta tenaga honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Ende.Apel pagi dipimpin… Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Bantuan Hukum

Prosedur Bantuan Humum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :


Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.


Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum


Penerima Bantuan Hukum berhak :


Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib :


Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan