logo
PENGUMUMAN SELEKSI TERTULIS TENAGA HONORER TAHUN ANGGARAN 2021 Setelah dilaksanakan tahapan proses penilaian berkas administrasi oleh Ketua Tim Seleksi Bpk. Made Mas Maha Wihardana, S.H. dan Hakim Pengadilan Negeri Ende Bpk. I Putu Renatha Indra Putra, S.H maka telah ditetap nama-nama yang… Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pen.P Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende… Baca Selengkapnya
RENSTRA 2020-2024 RENSTRA PN ENDE 2020-2024 Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2.  Baca Selengkapnya
Kami Segenap Keluarga Besar Pengadilan Negeri Ende Mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN PEMBUKAAN SELEKSI JASA KONSULTAN POS BANTUAN HUKUM Pengumuman Pembukaan Seleksi Jasa konsultan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Negeri EndeSelengkapnya klik… Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN PENUTUPAN PENDAFTARAN PENERIMAAN TENAGA KONTRAK Selengkapnya klik di siniPENGUMUMAN PENUTUPAN PENDAFTARAN PENERIMAAN TENAGA KONTRAK Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

eraterang (Elektronik Surat Keterangan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI


eraterang


Eraterang merupakan sebuah aplikasi online yang fungsinya berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan. Kewajiban penerapan Eraterang tertuang dalam SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.


Aplikasi Surat Layanan Elektronik ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :


Mempermudah Masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Aplikasi ini adalah merupakan alat bantu (Tool) dalam layanan pembuatan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan seperti :

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit.

2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan

5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 

Klik link berikut https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan