Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kineria sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maka Pengadilan Negeri Selayar Menyusun SAKIP.
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Ende Tahun 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) - REVIU IKU TAHUN 2024
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 DAN REVIU RENSTRA TAHUN 2024
